1. Sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam pangkat terakhir sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.

3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.

4. Bagi Pejabat Fungsional yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) dapat memilih salah satu dari 2 (dua) alternatif, yaitu :
a. Dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setelah dibebaskan dari jabatan fungsionalnya karena tidak dapat mengumpulkan AngkaKredit.
b. Tidak mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, tetapi Kenaikan Pangkat disesuaikan dengan Angka Kredit

5. Bagi Pejabat Fungsional yang memiliki ijazah Sarjana (S1) diluar bidang profesinya dapat memilih salah satu dari 2 (dua) alternatif, yaitu :
a. Dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setelah dibebaskan dari jabatan fungsional dan dipindahkan ke unit lain yangsesuai dengan uraian tugasnya.
b. Dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, tidak dibebaskan dari jabatan fungsional, tetapi jenjang Jabatannya tidak dapat disesuaikan dari terampil menjadi ahli.
c. Untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah seperti yang dimaksud pada huruf (2), yang bersangkutan agar membuat surat pernyataan bahwa jenjang jabatan tidak disesuaikan dari terampil menjadi ahli.

6. Dilengkapi dengan dokumen pendukung
a. Fotocopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
b. Fotocopi ijazah terakhir;
c. Surat ijin belajar untuk melanjutkan pendidikan, ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas usul pejabat setingkat Eselon II unit kerja yang bersangkutan;
d. Surat Keterangan pengganti Surat Ijin Belajar yang ditanda tangani oleh pejabat Eselon II bagi calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang
e. memiliki ijazah Sarjana (S1) dan mengikuti pendidikan sarjana (S1) sebelum diangkat menjadi CPNS.
f. Uraian tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh, ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pejabat Eselon II,
g. kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
h. Surat pernyataan kebutuhan tenaga dengan pengetahuan/keahlian sesuai
i. dengan ijazah yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,
j. ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pejabat Eselon II;
k. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) terakhir;
l. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar.


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2000
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas
dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi
kerja, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengangkatan dalam
pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan pemerintah.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 177 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4016).
MEMUTUSKAN ;
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu
satuan organisasi negara.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas
pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya
disyaratkan dengan angka kredit.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara,
Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil
Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur
dan Bupati/Walikota.
BAB II
SISTEM, MASA, DAN JENIS KENAIKAN PANGKAT
Bagian Kesatu
Sistem Kenaikan Pangkat
Pasal 2
Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil dari yang
terrendah sampai yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 3
Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem
kenaikan pangkat pilihan.
Bagian Kedua
Masa Kenaikan Pangkat
Pasal 4
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli
dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.
Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat Reguler
Pasal 6
(1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
a. tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
b. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural
atau jabatan fungsional tertentu; da
c. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak
menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sepanjang tidak
melampaui pangkat atasan langsungnya.
Pasal 7
(1) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diberikan
setingkat lebih tinggi apabila :
a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
(tahun) terakhir.
(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Ijazah Spesialis I dapat dinaikan
pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Penata, golongan ruang III/c apabila :
a. sekurang-kurangnya telah 2(dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b; dan
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.
Pasal 8
Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai dengan :
a. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar
Sekolah Dasar;
b. Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama;
c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat
Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama;
d. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat
Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 3 Tahun,
Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I atau Ijazah
Diploma II;
e. Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan
Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah
Bakaloreat;
f. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau
Ijazah Diploma IV;
g. Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker
dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I;
h. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Spesialis II atau
Ijazah Doktor.
Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat pilihan
Pasal 9
Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
b. menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan
Presiden;
c. menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya;
d. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
e. diangkat menjadi pejabat negara;
f. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
g. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau
jabatan fungsional;
h. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar;
i. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat
dalam jabatan pimpinan atau jabatan fungsional tertentu.
Pasal 10
Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural,
jabatan fungsional tertentu atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan
dengan Keputusan Presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk
jabatan yang bersangkutan.
Pasal 11
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih dalam
jenjang pangkat yang terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan
pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir.
Pasal 12
(1) Pegawai Negeri Sipil yang dingkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1
(satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan utnuk jabatan itu,
dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
(2) Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai
berlaku pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah pelantikan jabatan.
Pasal 13
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikan
pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir.
Pasal 14
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, kenaikan pangkatnya
diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
Pegawai Negeri Sipil yang menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu)
tahun terakhir, dinaikkan pengkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang
pangkat, apabila :
a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terkahir; dan
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Pasal 16
(1) Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara,
dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat.
(2) Kenaikan pangkat sebagaimana diamksud dalam ayat (1) diberikan pada saat yang
bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja
dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik.
(3) Ketentuan mengenai penemuan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Keputsan Presiden.
Pasal 17
(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari
jabatan organiknya, dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa
terikat pada jenjang pangkat, apabila :
a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terkahir; dan
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-
kurangnya bernilai baik.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak
diberhentikan dari jabatan organiknya, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan
berdasarkan jabatan organiknya.
Pasal 18
(1) Pegawai Negeri yang memperoleh :
a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang
setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke
bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas , Diploma I atau
yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke
bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijasah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau
Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah,
dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang
II/b;
d. Ijasah Sarjana Muda, Ijasah Akademi, atau Ijasah Diploma III, dan masih
berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat
dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
e. Ijasah Sarjana (S1) atau Ijasah Diploma IV, dan masih berpangkat Pengatur
Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi
Penata Muda, golongan ruang III/a;
f. Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker, atau Ijasah lain yang setara, Ijasah Magister (S2)
atau Ijasah Spesialis I, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III/b;
g. Ijasah Doktor (S3), Ijasah Specialis II,, dan masih berpangkat Penata Muda
Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi
Penata, golongan ruang III/c.
(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan apabila:
a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang
sesuai dengan Ijasah yang diperoleh;
b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir;
d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan
fungsional tertentu; dan
e. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
Pasal 19
(1) Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya
menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan
pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:
a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.
(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam batas
jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional
tertentu yang terakhir didudukinya.
Pasal 20
(1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan
memperoleh:
a. Ijasah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijasah Diploma II, dan masih
berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya
menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
b. Ijasah Sarjana Muda, Ijasah Akademi, atau Ijasah Diploma III dan masih
berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dinaikkan
pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
c. Ijasah Sarjana (S1) atau Ijasah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur
Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata
Muda, golongan ruang III/a;
d. Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker, atau Ijasah lain yang setara, Ijasah Magister (S2)
atau Ijasah Spesialis I, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
III/b;
e. Ijasah Doktor (S3), Ijasah Specialis II,, dan masih berpangkat Penata Muda
Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata ,
golongan ruang III/c.
(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan apabila:
a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir;
Pasal 21
(1) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya
dan diangkat dalam jabatan pimpinan, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali
setingkat lebih tinggi, apabila:
a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.
(2) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
(3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dipekerjakan
atau diperbantukan di luar instansi induknya, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap
kali setingkat lebih tinggi berdasarkan ketentuan Pasal 13.
Bagian Kelima
Kenaikan Pangkat Anumerta
Pasal 22
(1) Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta
setingkat lebih tinggi.
(2) Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku mulai
tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas.
Pasal 23
Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung
mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22.
Pasal 24
(1) Keputusan Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan
Pasal 23, diberikan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut dimakamkan.
(2) Apabila tempat kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian jauh sehingga tidak
memungkinkan pemberian kenaikan pangkat anumerta tepat pada waktunya, maka
Camat atau Pejabat Pemerintah setempat lainnya dapat menetapkan keputusan
sementara.
Pasal 25
Keputusan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), ditetapkan menjadi
keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku apabila memenuhi syarat yang ditentukan.
Pasal 26
Akibat keuangan dari kenaikan pangkat anumerta baru timbul, setelah keputusan
sementara ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang.
Bagian Keenam
Kenaikan Pangkat Pengabdian
Pasal 27
(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun
karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan, dapat diberikan kenaikan
pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila:
a. memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama:
1) 30 (tiga puluh) tahun atau lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya
telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
2) 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) tahun atau
lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam
pangkat terakhir;
3) 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun atau
lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam
pangkat terakhir;
4) 10 (sepuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus
menerus dan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir; dan
c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
(2) Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan 1 (satu)
bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat
dengan hak pensiun.
(3) Penetapan kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditetapkan sekaligus dalam keputusan pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai
Negeri Sipil tersebut.
Pasal 28
(1) Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena
dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan
pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.
(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku mulai tanggal yang
bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua
jabatan negeri.
Pasal 29
(1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat
karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28.
(2) Pengangkatan manjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
berlaku mulai tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas
dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
Bagian Ketujuh
Ujian Dinas
Pasal 30
(1) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat
lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian
dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Ujian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu:
a. Ujian dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan
ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
b. Ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.
Pasal 31
(1) Ujian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.
(2) Ketentuan teknis mengenai pelaksanan ujian dinas diatur lebih lanjut oleh Kepala
Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 32
Dikecualikan dari ujian dinas, bagi Pegawai Negeri Sipil yang :
a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa
baiknya;
b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang
bermanfaat bagi negara;
c. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
1) mencapai batas usia pensiun;
2) dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan
negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.
d. telah memperoleh:
1) Ijasah Sarjana (S1) atau Ijasah Diploma IV untuk ujian dinas tingkat I;
2) Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker, atau Ijasah lain yang setara, Spesialis I, Spesialis
II, Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk ujian dinas Tingkat I atau ujian dinas
Tingkat II.
BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33
Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai
Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi Pegawai Negeri Sipil
yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
Pasal 34
Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang
pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural dapat diberikan kenaikan pangkat
reguler setingkat lebih tinggi berdasarkan jenjang pangkat sesuai dengan pendidikan yang
dimiliki.
Pasal 35
(1) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Prajurit Wajib,
diangkat kembali pada instansi semula.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Prajurit
Wajib, tidak dapat diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat kembali dalam
pangkat sekurang-kurangnya sama dengan pangkat terakhir yang dimilikinya sebelum
menjalankan Dinas Prajurit Wajib.
(4) Pemberian pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaksanakan dengan
memperhitungkan penuh masa kerja dan dengan memperhatikan pangkat yang
dimilikinya selama menjalankan Dinas Prajurit Wajib.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36
Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah
menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang
pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan, dinaikan pangkatnya setingkat lebih
tinggi pada periode kenaikan pengkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih
lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 38
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam pangkat
Pegawai Negeri Sipil (Lembatan Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3256);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan Terhadap Calon
Pegawai Negeri Sipil yang tewas atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas
(Lembatan Negara Tahun 1983 Nomor 1);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil Secara Langsung (Lembatan Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3438);
d. Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah ini,
dinyatakan tidak berlaku
Pasal 39
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 196
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 99 Tahun 2000
Tanggal : 10 Nopember 2000
No. PANGKAT GOLONGAN RUANG
1 2 3 4
1 Juru Muda I a
2 Juru Muda Tingkat I I b
3 Juru I c
4 Juru Tingkat I I d
5 Pengatur Muda II a
6 Pengatur Muda Tingkat I II b
7 Pengatur II c
8 Pengatur Tingkat I II d
9 Penata Muda III a
10 Penata Muda Tingkat I III b
11 Penata III c
12 Penata Tingkat I III d
13 Pembina IV a
14 Pembina Tingkat I IV b
15 Pembina Utama Muda IV c
16 Pembina Utama Madya IV d
17 Pembina Utama IV e
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2000
TENTANG
KENAIKAN PENGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
I. UMUM
Dalam rangka usaha meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas
dasar sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi
kerja, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil.
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi ekrja dan
pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap negara. Selain itu,
kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil
untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.
Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan baru
mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan tepat pada orang dan
tepat pada waktunya. Berhubung dengan itu, maka setiap atasan berkewajiban
mempertimbangkan kenaikan pangkat bawahannya untuk dapat diberikan tepat pada
waktunya
Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang ketentuan mengenai sistem, masa,
jenis, dan syarat kenaikan pangkat, dengan maksud agar dalam mempertimbangkan
dan menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan norma, standar,
dan prosedur yang sama pada semua instansi.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar merupakan tenaga tepilih, oleh
sebab itu selama melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
harus diperhatikan kenaikan pangkatnya.
Huruf c
Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan berdasarkan ketentuan
Pasal ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara
penuh pada proyek pemerintah, organisasi profesi, negara sahabat atau badan
internasional dan badan swasta yang ditentukan.
Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut sebanyak-banyaknya 3
(tiga) kali selama dalam penugasan/perbantuan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Huruf a sampai dengan huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Yang dimaksud dengan Ijazah lain yang setara adalah Ijazah yang dikeluarkan oleh
Perguruan Tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan Ijazah Dokter dan
Ijazah Apoteker yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
Penjelasan ini berlaku selanjutnya untuk pengertian yang sama dalam Peraturan
Pemerintah ini.
Huruf h
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan jabatan tertentu yang kewenangan
pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden midalnya Hakim
Pengadilan.
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Dalam pembinaan sistem karier yang sehat selalu ada pengkaitan yang erat antara
jabatan dan pangkat, artinya seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu
jabatan haruslah mempunyai pangkat yang sesuai dengan jabatannya. Dengan
demikian Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya belum sesuai dengan pangkat
terendah untuk eselon jabatan itu, maka yang bersangkutan diberikan kenaikan
pangkat sesuai dengan jenjang pangkat untuk jabatan itu.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan periode kenaikan pangkat berikutnya adalah periode atau
masa kenaikan pangkat terendah setelah yang bersangkutan dilantik.
Misalnya, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural tanggal 20
Juni dan dilantik tanggal 3 Juli. Dalam hal demikian, kenaikan pangkat yang
bersangkutan ditetapkan mulai berlaku tanggal 1 Oktober dalam tahun yang sama.
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan prestasi kerja luar biasa baiknya adalah
prestasi kerja yang sangat menonjol yang secara nyata diakui dalam lingkungan
kerjanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi
teladan bagi pegawai lainnya.
Prestasi kerja luar biasa baiknya itu dinyatakan dalam bentuk surat keputusan yang
ditandatangi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Penetapan tersebut tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain.
Dalam surat keptusan dimaksud antara lain harus disebutkan bentuk wujud prestasi
kerja luar biasa baiknya itu.
Untuk membantu Pejabat tersebut dalam menilai prestasi kerja luar biasa baiknya,
dibentuk suatu tim yang terdiri dari para Pejabat dalam lingkungan masing-masing
yang dipandang cakap dan ahli dalam bidang yang dinilai.
Pasal 16
Ayat (1)
Untuk memacu pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penemuan baru.
Oleh sebab itu perlu diberikan dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk
menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memperoleh dalam ketentuan ini, termasuk bagi Pegawai
Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh
sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan di luar instansi induknya adalah dipekerjakan dan
diperbantukan secara penuh pada negara sahabat atau badan internasional dan badan
lain yang ditentukan Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tewas adalah :
a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya,
sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena
menjalankan tugas kewajibannya;
c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau
cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
atau
d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun
sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pejabat Pemerintah setempat, misalnya Kepolisian
setempat/Kepala Sekolah Negeri.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan cacat karena dinas adalah :
a. Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi :
1) dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
2) dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan
itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan
tugas kewajibannya; atau
3) karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat
tindakan terhadap anasir itu.
b. Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari
pelaksanaan tugas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4017